Perempuan, Agama & Demokrasi
Diperbaharui: Senin, 05 Mei 2008
Ditulis oleh: Subkhi Ridho
Cetak | Kirim | Komentar (0) | Pendapat
Dalam perjalanan sejarah Indonesia, perempuan selalu memunyai andil penting. Buktinya adalah peran aktif perempuan dalam pergerakan nasional pra dan pasca kemerdekaan. Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Dewi Sartika, dan RA Kartini hanyalah beberapa nama yang biasa disebutkan. Namun, peran penting perempuan ini sering kali dipandang sebelah mata. Keterlibatan perempuan dalam perjuangan pergerakan masih dianggap tidak sebanding dengan laki-laki.
Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi hingga sekarang. Memang secara teori partisipasi perempuan dalam politik praktis sudah dijamin dalam pelbagai peraturan. Namun, praktiknya masih jauh dari harapan. Di DPR, hanya 9 persen dari 51 persen semua penduduk Indonesia.
Ini menjadi ironis. Sebab, persolan kuota sudah diatur agar keterwakilan perempuan dalam Dewan mencapai 30 persen. Artinya keterwakilan perempuan dalam politik nasional memang masih kurang. Bahkan di tingkat daerah perempuan hanya 350 orang dari total 10.250 anggota DPRD di seluruh Indonesia. Singkat kata, perempuan Indonesia masih sangat membutuhkan ruang dalam mengakses hak politiknya.
Pertanyaannya, mengapa partisipasi politik perempuan demikian rendah jika dibanding dengan laki-laki? Itulah pertanyaan yang akan dijawab dalam buku Perempuan, Agama & Demokrasi ini.
Dengan data yang cukup meyakinkan, para penulis buku ini berusaha menjawab persoalan pertanyaan di atas. Secara umum ada tiga alasan yang dikemukakan buku ini. Pertama, budaya yang belum sepenuhnya memberikan ruang secara luas kepada perempuan dalam bidang politik. Secara umum, tradisi yang berkembang di Nusantara memandang bahwa perempuan secara kodrati harus selalu dipimpin oleh laki-laki, bukan sebaliknya.
Kedua, struktur yang tidak memberikan ruang akses pada perempuan. Bahkan struktur politik Indonesia adalah struktur politik bias laki-laki sehingga secara salah menempatkan perempuan tak lebih sebagai pelengkap. Orang kebanyakan ternyata masih enggan memberikan kesempatan secara luas kepada perempuan untuk berkarier di bidang politik.
Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah soal tafsir agama yang bias gender sehingga banyak sekali teks agama yang ditafsirkan secara misoginis, menaruh kebencian pada kaum perempuan, bukan menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Kitab Suci yang menyatakan setiap umat manusia setara di hadapan Tuhan kecuali keimanan yang membedakannya sering kali dipelintir dengan dalil lainnya tatkala perempuan akan menjadi pemimpin, dengan mengatakan jika meletakkan kepemimpinan pada perempuan maka tunggulah kehancurannya!
Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, wacana perempuan bukan hanya wacana jenis kelamin. Pun bukan problem kemunduran sosial atau kemunduran berpikir. Semua itu merupakan aspek yang diproyeksikan dalam menganalisis seluruh problem tersebut sebagai sebuah problem yang bisa disebut “problem otoritas politik” dalam hubungannya dengan sejarah manusia sejak permulaan sejarah Arab. Dan itulah sesungguhnya akar krisis sejarah perempuan Arab-Islam.
Melihat betapa dominannya peran agama dalam kaitannya dengan problem partisipasi perempuan, Robert Hefner menyarankan kepada masyarakat Indonesia untuk membangun peradaban yang setara, laki-perempuan, sebab itu sebetulnya yang merupakan problem khas masyarakat multikultural seperti Indonesia. Bagaimana agar problem-problem tersebut direspons secara bersama-sama terutama di kalangan muslim Indonesia, sebab muslim Indonesia bisa diharapkan menjadi basis bagi tumbuhnya demokrasi yang berkeadaban.
Dalam buku bunga rampai ini, pembaca akan mendapatkan segudang informasi penting. Dengan kecerdasan khas intelektual, para penulis menyuguhkan berbagai macam wacana yang terkait dengan doktrin-doktrin keagamaan yang selama ini dianut sehingga menempatkan perempuan pada “kelas dua”. Dalam buku ini pembaca juga akan disuguhi beragam pemikiran dari para aktivis perempuan lintas agama yang bergelut dalam masalah kesetaraan gender di Indonesia.
Buku ini merupakan refleksi bersama dari orang yang masih peduli terhadap isu-isu perempuan. Sebab perempuan Indonesia masih kurang mendapatkan ruang dalam ranah sosial-politik. Sebagai makhluk sosial, perempuan dan laki-laki saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling memperkaya. Karenanya, bukan persaingan dan pertentangan yang harus dikedepankan, melainkan kerja sama secara maksimal dengan melibatkan nilai-nilai feminitas dalam percaturan masa depan demokrasi. Demokrasi yang menggunakan empati, simpati, dan hati tulus penuh kasih sayang keibuan! Itulah yang dibutuhkan masa depan demokrasi kita, dan itulah sumbangan penting kehadiran perempuan dalam dinamika demokrasi kita (hal 33).
Sebagai akhir, di buku bunga rampai ini banyak terjadi pengulangan bahasan. Minimnya tempat membuat buku ini tidak tuntas dalam menjawab pertanyaan elementer di atas. Bagaimanapun, buku ini tetap layak dibaca sebagai bahan perenungan terhadap nasib perempuan Indonesia ke depan agar kemudian kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak lagi terjadi pada saat ini. Dengan demikian, kesejahteraan umum sebagai tujuan utama demokrasi bisa menjadi kenyataan.
(Akhmad Kusairi adalah aktivis Jaringan Islam Kampus, Yogyakarta)
Ini menjadi ironis. Sebab, persolan kuota sudah diatur agar keterwakilan perempuan dalam Dewan mencapai 30 persen. Artinya keterwakilan perempuan dalam politik nasional memang masih kurang. Bahkan di tingkat daerah perempuan hanya 350 orang dari total 10.250 anggota DPRD di seluruh Indonesia. Singkat kata, perempuan Indonesia masih sangat membutuhkan ruang dalam mengakses hak politiknya.
Pertanyaannya, mengapa partisipasi politik perempuan demikian rendah jika dibanding dengan laki-laki? Itulah pertanyaan yang akan dijawab dalam buku Perempuan, Agama & Demokrasi ini.
Dengan data yang cukup meyakinkan, para penulis buku ini berusaha menjawab persoalan pertanyaan di atas. Secara umum ada tiga alasan yang dikemukakan buku ini. Pertama, budaya yang belum sepenuhnya memberikan ruang secara luas kepada perempuan dalam bidang politik. Secara umum, tradisi yang berkembang di Nusantara memandang bahwa perempuan secara kodrati harus selalu dipimpin oleh laki-laki, bukan sebaliknya.
Kedua, struktur yang tidak memberikan ruang akses pada perempuan. Bahkan struktur politik Indonesia adalah struktur politik bias laki-laki sehingga secara salah menempatkan perempuan tak lebih sebagai pelengkap. Orang kebanyakan ternyata masih enggan memberikan kesempatan secara luas kepada perempuan untuk berkarier di bidang politik.
Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah soal tafsir agama yang bias gender sehingga banyak sekali teks agama yang ditafsirkan secara misoginis, menaruh kebencian pada kaum perempuan, bukan menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Kitab Suci yang menyatakan setiap umat manusia setara di hadapan Tuhan kecuali keimanan yang membedakannya sering kali dipelintir dengan dalil lainnya tatkala perempuan akan menjadi pemimpin, dengan mengatakan jika meletakkan kepemimpinan pada perempuan maka tunggulah kehancurannya!
Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, wacana perempuan bukan hanya wacana jenis kelamin. Pun bukan problem kemunduran sosial atau kemunduran berpikir. Semua itu merupakan aspek yang diproyeksikan dalam menganalisis seluruh problem tersebut sebagai sebuah problem yang bisa disebut “problem otoritas politik” dalam hubungannya dengan sejarah manusia sejak permulaan sejarah Arab. Dan itulah sesungguhnya akar krisis sejarah perempuan Arab-Islam.
Melihat betapa dominannya peran agama dalam kaitannya dengan problem partisipasi perempuan, Robert Hefner menyarankan kepada masyarakat Indonesia untuk membangun peradaban yang setara, laki-perempuan, sebab itu sebetulnya yang merupakan problem khas masyarakat multikultural seperti Indonesia. Bagaimana agar problem-problem tersebut direspons secara bersama-sama terutama di kalangan muslim Indonesia, sebab muslim Indonesia bisa diharapkan menjadi basis bagi tumbuhnya demokrasi yang berkeadaban.
Dalam buku bunga rampai ini, pembaca akan mendapatkan segudang informasi penting. Dengan kecerdasan khas intelektual, para penulis menyuguhkan berbagai macam wacana yang terkait dengan doktrin-doktrin keagamaan yang selama ini dianut sehingga menempatkan perempuan pada “kelas dua”. Dalam buku ini pembaca juga akan disuguhi beragam pemikiran dari para aktivis perempuan lintas agama yang bergelut dalam masalah kesetaraan gender di Indonesia.
Buku ini merupakan refleksi bersama dari orang yang masih peduli terhadap isu-isu perempuan. Sebab perempuan Indonesia masih kurang mendapatkan ruang dalam ranah sosial-politik. Sebagai makhluk sosial, perempuan dan laki-laki saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling memperkaya. Karenanya, bukan persaingan dan pertentangan yang harus dikedepankan, melainkan kerja sama secara maksimal dengan melibatkan nilai-nilai feminitas dalam percaturan masa depan demokrasi. Demokrasi yang menggunakan empati, simpati, dan hati tulus penuh kasih sayang keibuan! Itulah yang dibutuhkan masa depan demokrasi kita, dan itulah sumbangan penting kehadiran perempuan dalam dinamika demokrasi kita (hal 33).
Sebagai akhir, di buku bunga rampai ini banyak terjadi pengulangan bahasan. Minimnya tempat membuat buku ini tidak tuntas dalam menjawab pertanyaan elementer di atas. Bagaimanapun, buku ini tetap layak dibaca sebagai bahan perenungan terhadap nasib perempuan Indonesia ke depan agar kemudian kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak lagi terjadi pada saat ini. Dengan demikian, kesejahteraan umum sebagai tujuan utama demokrasi bisa menjadi kenyataan.
(Akhmad Kusairi adalah aktivis Jaringan Islam Kampus, Yogyakarta)
KUTIPAN:
Melihat betapa dominannya peran agama dalam kaitannya dengan problem partisipasi perempuan, Robert Hefner menyarankan kepada masyarakat Indonesia untuk membangun peradaban yang setara, laki-perempuan, sebab itu sebetulnya yang merupakan problem khas masyarakat multikultural seperti Indonesia.
http://www.koran-jakarta.com/details.php?cid=1&id=100&pageNum=2
Filed under: Diskusi
