31/08/2008 07:29:49 

Berbondong-bondongnya perempuan menjadi calon legislatif (caleg) jangan cepat membuat gembira. Karena masih banyak partai politik yang sekadar memanfaatkan perempuan agar menampakkan perubahan. Padahal senyatanya seperti dikemukakan Sosiolog UGM Doktor Partini kala berbicara di Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP), senyatanya perempuan hanya alat politik.

Ketentuan 3 in 1 atau dalam setiap urutan 3 calon harus terdapat seorang perempuan caleg, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tidak ringan. Apalagi konsep zig-zag dalam arti berselang-seling pencalegan antara laki-laki dan perempuan pun menurut Partini ketika ditemui di ruang kerja Jurusan Sosiologi masih belum dilaksanakan dengan maksimal. “Banyak faktor yang menyebabkan hal itu belum dilaksanakan,” ungkap Ketua Jurusan Sosiologi UGM tersebut.
Sebagai intelektual yang banyak berjuang dalam keadilan sosial, ada hal yang diprihatinkan Partini ketika fungsi partai sebagai kendaraan politik lebih diorientasikan untuk mendapatkan kekuasaan semata. Dengan cara ini seseorang yang akan mencalonkan atau dicalonkan harus memiliki modal besar. Karena modal dapat memobilisasi massa dengan mudah, terutama bagi kelompok miskin.
“Jika yang selalu muncul adalah logika bahwa politik perlu modal besar, maka perempuan tidak akan pernah bisa meraih seperti laki-laki. Masalah ini akan membuat perempuan ‘layu sebelum berkembang’, meski SDM-nya memadai,” tandasnya dengan nada berapi-api.
Kini, bakal calon legislatif (bacaleg) sudah masuk ke KPU. KPU-pun sudah menyampaikan lewat media, berapa perempuan caleg dalam setiap daftar yang diajukan masing-masing partai. Apa pandangannya tentang keterwakilan perempuan tersebut? Suatu siang di ruang kerjanya, Partini menyampaikan pandangan, masukan, kritik dan juga harapan akan hal tersebut.

Masalah keterwakilan 30% sudah semakin jelas karena sudah ada ketentuan undang-undang. Tetapi bagaimana Anda melihat pencalegan seperti sekarang?
Dari 38 partai, rasanya pencalegan ini  belum semua memenuhi syarat. Mungkin karena parpol sendiri kurang siap ya.
Jika ditanya dimana kekurangsiapannya? Karena di dalam pikiran mereka, perempuan mungkin tidak pantas. Kedua, dalam persepsi laki-laki, perempuan tak berani bersaing dalam meng-goal-kan sebuah program. Ini bisa jadi muncul karena dari hasil penelitian, perempuan yang sudah menjadi anggota legislatif, meski tingkat kehadiran 100% tapi ide tidak banyak. Dengan kata lain, mereka hanya 3D: datang, diam, duit.
Itu sebabnya saya katakan, human capital dari sisi perempuan harus diperbaiki agar tidak dilecehkan.

Tapi ini tentu tak lepas dari pendidikan dan untuk politik startnya sudah tidak sama antara laki-laki dan perempuan?
Mungkin iya. Tapi menurut saya, semua ini tidak lepas karena perempuan itu kurang berani ngomong. Saya kira kita jangan selalu mengkambinghitamkan  kultur. Tapi sadarilah sudah bukan waktunya perempuan diem, harus berani bicara, sehingga berani goal-kan isu-isu perempuan. Yang diprihatinkan sekarang, keterwakilan perempuan sekarang tidak bisa menjamin meng-goal-kan isu-isu perempuan. Fakta inilah yang kemudian  dicitrakan laki-laki:  belum saatnya bisa bersaing dengan laki-laki.

Artinya, itu sengaja dicitrakan laki-laki. Kalau demikian lantas bagaimana  ‘memerbaiki’ kondisi ini?
Peningkatan  human capital. Caranya banyak sekali, pendidikan, oke bisa formal informal, pengalaman, training yang banyak dilakukan dan ini bisa mendorong untuk berani berbicara di muka umum. Sebenarnya perempuan pinter, hanya tidak berani mengemukakan pendapat.

Tapi kalau dirunut, bukankah ini tak lepas dari sistem pendidikan kita selama ini yang masih juga dilanggengkan bahwa perempuan baik-baik adalah yang diam, nurut?
Sekarang saya kira sudah bukan waktunya untuk itu. Mestinya! Kalau kita masih bicara perempuan yang baik itu diem dan nurut, itu kuna dan sudah harus ditinggal. Persaingan global sudah lagi tidak mempedulikan jenis kelamin.

Tetapi meski tidak mengkambinghitamkan kultur, itu masih dilanggengkan?
Ajaran itu tak harus leterlijk diterima, tapi secara sosiologis pengaruh lingkungan besar, tidak hanya keluarga, tapi lingkungan kita adalah lebih luas, environment bukan in-family.
Kenapa dosen itu berani ngomong, karena lingkungan menuntut seperti itu. Kalau lingkungan bisa memberikan nuansa bisa bicara, tentu berani. Tapi untuk berani bicara ia harus punya konsep, untuk punya konsep ia human capital-nya harus ada. Berarti menurut saya, agar supaya kita tidak dicitrakan the second sex, harus meningkatkan diri dengan sebuah kesadaran. Kalau tidak bisa meningkatkan diri sendiri, ya akan dilecehkan.
Perempuan harus berdaya. Kalau hanya didorong-dorong, affirmative action, jadinya hanya pelecehan. Tahap pertama adalah affirmative action, tapi tidak terus menerus.

Tahap untuk pemilu besok masih ‘affirmative action’
Ini masa transisi, sudah sejak 2004. saya kira transisi untuk ke sana 2-3 periode. Kita masih butuh affirmative action dan buktinya didukung undang-undang. Kalau sudah di-goal-kan, perempuan tidak berdayakan diri, sama saja. Perempuan tidak akan berkembang dan kuncinya adalah affirmative action. Ini yang selalu saya dengungkan di mana-mana.
Human capital harus kita tingkatkan, kalau tidak bisa melalui pendidikan formal melalui yang lain. Ada 3: pengalaman, pendidikan formal dan  ketiga pendidikan non-formal lewat training sehingga berani mengungkapkan pendapat. Tapi perlu dipahami, ini bukan asal ngomong, jangan-jangan nanti diinterpretasikan asal, Jadi harus punya konsep.

Dengan banyak training untuk perempuan, sudahkah Anda melihat ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi perempuan?
Sedikit. Tapi kalau tidak diimplementasikan, tidak dikembangkan terus menerus, pada lingkungan lebih luas tidak akan bisa lagi.

Tetapi dalam partai yang masih paternalistik bagaimana?
Persoalan banyak. Yang penting, jangan biarkan perempuan ‘layu sebelum berkembang’. Pencalegan itu butuh duit dan perempuan tidak punya dana dan tidak bisa mengambil risiko. Sebenarnya perempuan bukan tidak berani mengambil risiko, tapi dia akan berpikir panjang. Mengapa? Karena konsep harta itu milik suami, milik orangtua, bukan milik perempuan.
Kalau pencalegan tak pakai duit, tinggi peluang perempuan bisa berhasil. Jadi banyak masalah yang menghadapi perempuan: kultur, citra, uang dan yang lainnya.

Anda melihat bahwa menjadi perempuan lebih sulit untuk memasuki ranah politik?
Sebenarnya tidak sesulit itu, tinggal bagaimana kita memaknai hidup kita. Tinggal bagaimana tujuan hidup kita. Jika seseorang tujuan hidupnya adalah bermanfaat bagi orang lain, seorang anggota legislatif juga harus berprinsip bermanfaat bagi orang lain. Caranya? Ya tingkatkan pengetahuan diri agar bisa bermanfaat bagi orang lain.
Kadang-kadang orang itu sebenarnya perlu pengetahuan yang luas. Tetapi jangan-jangan sebagai anggota legislatif dia tak pernah membaca. Membaca itu jendela dunia. Bagaimana dia bisa bicara kalau tidak pernah punya wawasan lewat membaca? Itu bisa dilatihkan.

Bagi Partini, mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender bukan semudah membalikkan tangan. Banyak hal yang harus dilakukan dari kedua sisi: perempuan dan laki-laki. Namun sekarang harusnya, kata Partini, perlu dimunculkan kesadaran untuk memberdayakan diri bagi perempuan sendiri.
“Jangan menunggu diberdayakan. Tapi perempuan harus memberdayakan diri. Dan perempuan harus sadar untuk ini. Dengan kesadaran ini, usai training dan pemberdayaan tidak menjadi entah,” tandasnya dengan nada berapi-api.

Pernah ada sistem ‘zig-zag’ agar kuota keterwakilan perempuan bisa terpenuhi. Namun sekarang justru partai-partai mencanangkan perwakilan dengan suara terbanyak. Bagaimana Anda melihat ini, peluang atau hambatan bagi perempuan?
Jawabnya bisa ya atau tidak. Bisa mengangkat apabila ada kesadaran sesama perempuan untuk memilih perempuan. Sebab pemilih itu masih lebih banyak perempuan. Di sini harus ‘ditantang’: “bisa tidak perempuan dalam satu kata?”
Gerakan feminis yang global, ideologinya adalah menganggap perempuan di seluruh dunia sebagai saudara dengan cita-cita mengangkat harkat dan martabat perempuan. Jika ini bisa, maka perempuan akan mendapat peluang. Kalau kita belum bisa menganggap seperti itu, sudah tahu apa yang akan terjadi.
Saya sedih. Sekarang ini sesama perempuan masih menganggap sebagai pesaing. Apa yang bisa dilihat? Anda bisa membaca sendiri…. Yang tidak kalah menyedihkan, perempuan sukses selalu dicitrakan negatif.

Apa menurut Anda harus ada alarm untuk mengingatkan sesama perempuan?
Ya. Mengapa? Pengalaman saya kuliah, perempuan nilainya bagus, tapi gak berani ngomong. Kini satu dua mulai muncul dan kalau muncul diperhitungkan. Dan saya kira sudah mulai luntur yang takut dengan perempuan pinter.
Penelitian saya, laki-laki dalam mencari istri tidak lagi memilih perempuan yang lebih rendah pendidikan, asal cantik meski agak bodoh, berpangkat lebih rendah dan sejenisnya. Saya menilai, laki-laki sekarang sudah mulai lebih rasional.
Maka saya bicara jender adalah bicara ketidakadilan bukan lagi mempertentangkan laki-laki perempuan. Tadi dalam kuliah jender ada yang  bertanya: “dimana ketidakadilan itu dalam praksis? Apa Ibu bisa menunjukkan contohnya?”
Wah…. ini, saya ‘kan harus menjelaskan dan membuat dia ngeh mengenai ketidakadilan yang ada dan dialami perempuan. Sebenarnya kalau kita sadar kita diperhitungkan. Inilah alarm itu.

Maksud Anda?
Siapapun di politik harus siap bekerja keras. (Partini meminta agar kata ‘perang’ tidak ditonjolkan supaya tidak dikonotasikan negatif dan penuh kekerasan.) Saya hanya membahasakan perempuan harus berani mengemukakan pendapat, beri inspirasi pada lingkungan bahwa dia sedang dalam proses memerjuangkan isu-isu perempuan.
Jadi perempuan di politik jangan kebatinan. Dalam diskusi, ngomong-a. Saya orang sosiologi, jadi harus berinteraksi dengan lingkungan. Dengan berani mengemukakan pendapatnya, orang lain akan tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dengan demikian semua akan bisa memahami bahkan ikut memerjuangkan.
Itulah yang dalam bahasa saya singkat: human capital. Yang saya katakan di LSIP kemudian juga ada social capital: networking? Jangan hanya ngomong thok, namun juga harus ada jaringan.

Jaringan itu luar biasa. Sejak 1999 jaringan itu sudah terbangun tapi tidak ada keberlanjutan. Apakah ini tipologi jaringan perempuan?
Tipologi? Angel iki. Harus diakui, kalau saya lihat jaringan yang kuat ada di LSM. Tapi untuk partai, masih kurang, karena networking yang muncul itu lebih pada antar-individu, antar-jenis kelamin, antar-agama. Padahal harus lintas. Kemampuan perempuan untuk dapat networking berapa, kalau punya jaringan yang bagus, Why not?
Memang ini kita masih dalam masa transisi. Dan transisi itu apapun bisa dilakukan tapi bagaimana sesungguhnya orang bisa menyuarakan kepentingan perempuan. Isu-isu yang berkaitan dengan perempuan mohon didengarkan dan diperjuangkan. Isu ini jangan hanya disuarakan perempuan, tapi kita bisa membuka mata, ada laki-laki yang concern. Bagaimana juga dua manusia ini menjadi pasangan untuk menegakkan kehidupan. Sebab bagaimanapun juga perempuan diberdayakan, tapi kalau laki-laki menutup mata dengan perubahan ini, ya susah. Akan njomplang.

Sekarang masih masa transisi dan butuh 2-3 periode dan sudah dimulai 1999. saya kira perjalanan masih panjang. Bagaimana pandangan Anda?
Ya, sekarang belum terpenuhi tapi berharap meningkat secara kualitatif dan kuantitatif. Mudah-mudahan pada pemilu 2014 benar-benar sudah terpenuhi.  Harapan lagi, parpol juga bisa mengantisipasi keterwakilan perempuan.

Pencalegan sekarang juga memunculkan banyak artis dan dinasti. Jika demikian, masihkah ada harapan?
Kalau artis berdaya, tidak masalah. Sekarang ini orang masih bisa mengatakan, artis hanya sebagai mesin penggerak roda suara. Saya tidak bisa mengatakan, apakah akan berhasil? Jumlah artis tidak banyak. Sehingga masih berharap tokoh yang bukan artis, masih bisa muncul dengan perkembangan ke depan.
Itu sebabnya dalam mengajarkan jender tak lagi bedakan laki-laki perempuan, kuna. Namun kalau ditanya, sekarang di masa transisi bisakah ini berhasil?
Saya tak bisa memrediksi. Sebab mereka hanya terkenal karena public figure. Harapan saya dengan yang saya sampaikan adalah orang yang berpendidikan apalagi berpendidikan politik bisa bermunculan. Saya tidak menafikan artis, karena ini pasar bebas. Tapi berdayakanlah diri sendiri. Supaya nanti kalau benar-benar masuk karena suara terbanyak, tidak dilecehkan. Kalau dilecehkan, ini hanya akan memperburuk dan melecehkan perempuan itu sendiri.          

Jadi masa transisi ini menurut Anda bagaimana?
Globalisasi sudah berjalan. Bisa tidak 5 tahun ini memberdayakan. Pendidikan semakin tinggi, terutama mereka yang punya pendidikan politik, yang berpengetahuan luas, itu bisa bermunculan. Ini lebih baik. Kemunculan artis mestinya menjadi pemicu tampilnya perempuan terdidik, berani bicara dan paham dengan isu-isu perempuan.
  (Fadmi Sustiwi)-k

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=175831&actmenu=46

31/08/2008 07:29:49 

NOVEL terbaru karya Ayu Utami berjudul Bilangan Fu dinilai lebih jelas, tutur bahasanya cair dan lancar dibandingkan dua novel Ayu terdahulu (Larung dan Saman). Di sisi lain, Ayu dianggap berani, karena mengangkat tema keagamaan. Ia mengkritik tajam walaupun dengan bahasa yang halus.
“Apa yang digambarkan dalam novel itu, merupakan realitas yang difiktifkan,” komentar Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr Phil Sahiron Syamsudin dalam diskusi dan bedah novel Bilangan Fu, Rabu (27/8) di Gedung Teatrikal Fakultas Dakwah UIN yang diselenggarakan oleh Jaringan Islam Kampus (JARIK) Yogyakarta. Diskusi dengan tema Kebebasan Beragama dalam Karya Sastra Mutakhir itu juga menghadirkan penulis novel Ayu Utami dan peneliti Jaringan Islam Kampus  (Jarik), M As’adi.
Sementara, menurut As’adi, Bilangan Fu merupakan pemberontakan Ayu Utami yang tidak menghendaki pengakuan terhadap prinsip-prinsip kebenaran dalam suatu agama apapun, seperti pada kitab suci dan konsep ketuhanan. Selain itu, novel ini merupakan bentuk kritik menyikapi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu yang belakangan muncul.
Meski, novel terbaru Ayu Utami ini lebih cair, namun, kata As’adi, tetap membuat pembaca harus berpikir berkali-kali untuk dapat mengerti. “Ada kesan, tema tetap berat,” ucap penyair muda UIN ini, seraya menambahkan, kemungkinan hal yang membingungkan itu akibat loncatan bahasa yang kemudian mengesankan seolah-olah tema tersebut berat.
Ayu Utami sendiri dalam diskusi tersebut tak menampik jika isian dalam novel terbarunya itu merupakan gambaran suasana di negeri ini sepanjang sepuluh tahun terakhir. Gagasan besarnya mengenai tiga M (militerisme, monoteisme dan modernitas).
Ide Ayu dalam novelnya sebenarnya sederhana, yakni, animisme itu lebih ramah, menganggap alam sebagai subjek yang dipuja, sehingga tidak pernah merusaknya. “Sebaliknya, ketika kita menganut monoteisme, alam adalah objek yang dieksploitasi. Monoteisme mengajarkan pada memperbaiki akhirat yang akhirnya merusak dunia,” kata peraih penghargaan Dewan Kesenian Jakarta dan Pince Claus Award dengan novel pertamanya, Saman (1998)itu.  (Obi)-s

31/08/2008 16:35:02 PENAMPILAN aktor teater Landung Simatupang (57), kian matang ketika tampil membaca petilan novel ‘Bilangan Fu’ karya Ayu Utami, di Gedung Societet Taman Budaya Yogyakarta, Kamis (28/8) malam. Bahkan hampir 2 jam Landung mampu menyihir penonton terpukau lewat gerakan dan kalimat yang dibacakan dengan artikulasi jelas di atas pentas. Penonton kebanyakan kawula muda dan tampak hadir budayawan Bakdi Sumanto, sastrawan Rahmat Djoko Pradopo, Sri Widati dan Ayu Utami serta awak teater Yogya. Malam itu, penampilan Landung tak lepas peran ilustrasi musik digarap Agustinus Surono (komposer) didukung pemusik B Anom Dwi Nugroho, Albertus Eko Susilo dan Tomi Simatupang, dengan menggunakan alat musik bonang, gitar, drum dan beberapa perkusi bisa mendukung penampilan Landung di atas pentas.
Ayu Utami merasa senang, melihat penampilan Landung membaca petilan novel ‘Bilangan Fu’ yang dapat memukau penonton Yogya. Respons penonton di Yogya berbeda dengan penonton Jakarta, ketika pembacaan petilan ‘Bilangan Fu’ yang digelar di Graha Bhakti Budaya TIM Jakarta, tanggal 20 Juli 2008, dalam acara peluncuran novel ‘Bilangan Fu’. “Penonton Jakarta lebih responsif saat melihat penampilan Mas Landung tampil membaca petilan Bilangan Fu. Namun penonton Yogya respons lebih memperhatikan dan tampak terpukau. Yang jelas, saya memilih Mas Landung membacakan cerita novel karyaku karena sudah tahu kualitas keaktoran dan pas. Sebelum membaca petilan Bilangan Fu ini, Mas Landung pernah membaca novel berjudul Saman dan Larung,” cerita Ayu Utami, usai sibuk melayani tandatangan sejumlah penonton yang membeli buku novel ‘Bilangan Fu’ di Societet malam itu.                                      (Cil)-o

Sebagai mahasiswa saya masih menaruh harapan besar kepada Kwik Kian Gie, yang berani berbicara lantang terhadap pemerintahan partainya dan akan terus berjuang mewujudkan clean government dan good governance yang hampir lenyap dari Republik ini.

Kwik Kian Gie sosok nasionalis yang patut ditiru pejabat lainnya. Pejabat jangan hanya diam bersikap masa bodoh terhadap keberlangsungan negeri ini.Rasa nasionalisme Kwik cukup tinggi.

Sulit sekali mencari elite lainnya macam itu. Seandainya para pejabat yang mengisi pemerintahan sekarang, baik di pusat maupun di daerah-daerah, sikap dan sepak terjangnya seperti Kwik, niscaya bangsa ini akan segera bisa mengakhiri krisis yang sudah melilit selama lebih kurang lima tahun.

Seperti diulas sebuah stasiun televisi swasta (24/2), bahwa hampir tiap tahun terjadi penguapan uang yang entah ke mana perginya, sampai sekitar Rp 400 trilyun. Saya kira ini bukan jumlah yang sedikit. Seandainya hal itu tidak terjadi bukankah kita sudah bisa keluar dari krisis ekonomi?

Mahasiswa akan selalu berdiri di belakang orang-orang yang meneriakkan kebenaran, dengan menentang kolusi, korupsi, dan nepotisme yang terjadi di negeri ini.

Untuk Kwik Kian Gie tetaplah menjadi Kwik Kian Gie yang selalu kritis pada siapa pun demi kepentingan kebenaran. Selamat berjuang! SUBKHI RIDHO Jl Glagahsari Umbulharjo, Yogyakarta

Kompas, Sabtu, 22Maret 2003

http://64.203.71.11/kompas-cetak/0303/22/opini/198029.htm

Sayembara Penulisan Esai Ahmad Wahib Award 2008

Forum Muda Paramadina, Himpunan Mahasiswa
Falsafah dan Agama (HIMAFA) Universitas Paramadina, dan Soetrisno Bachir
Foundation menyelenggarakan sayembara penulisan esai Ahmad Wahib Award bagi
mahasiswa (S1) seluruh Indonesia.

Total hadiah: Rp.
45 Juta.

Ketentuan
Sayembara:
1. Naskah harus asli, bukan
terjemahan, saduran, atau mengambil dari karya yang sudah ada.
2. Belum pernah diterbitkan
di media apapun, dan tidak sedang diikutkan dalam sayembara apapun;
3. Peserta sayembara memilih
salah satu dari tiga tema yang telah ditentukan;
4. Sayembara esai ini
menekankan aspek argumentasi, ketajaman pemikiran, dan gaya penulisan;
5. Lima orang nominator
penulis esai terbaik akan diwawancarai oleh Dewan Juri. Pemberitahuan akan
disampaikan kemudian;
6. Keputusan Dewan Juri
bersifat mutlak, mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat;
7. Naskah yang masuk menjadi
hak panitia dan tidak dikembalikan;
8. Sayembara ini tidak
berlaku bagi panitia.

Persyaratan- Persyaratan:
1. Peserta hanya boleh mengirim 1 (satu) naskah;
2. Naskah sayembara dikirim rangkap 2 (dua), diketik di atas kertas ukuran kuarto (margin 3 cm di setiap sisi), spasi ganda, menggunakan jenis huruf Times New Roman berukuran 12 point, dengan panjang naskah antara 20-30 halaman;
3. Kiriman naskah harus dilengkapi dengan identitas penulis: biografi singkat; fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 3 x 4; dan alamat lengkap, nomor telepon, serta alamat e-mail;
4. Naskah dimasukkan ke dalam amplop tertutup, dengan di sudut kiri atas amplop ditulisi “Sayembara Esai Ahmad Wahib Award”;
5. Naskah dikirim ke alamat panitia: Pondok Indah Plaza III, Blok F 4-6. Jl. TB. Simatupang, Jakarta, 12310;
6. Naskah dikirim paling lambat, Jumat, 29 Agustus 2008 (cap pos atau diantar langsung).
Rincian Hadiah:
Juara I Rp.. 20.000.000,-
Juara II Rp. 15.000.000,-
Juara III Rp. 10.000.000,-

Pengumuman Pemenang
Kamis, 30 Oktober 2008
Di Universitas Paramadina, Jakarta

Tema
* Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Ahmad Wahib dan Kebinekaan Indonesia
* Ahmad Wahib dan Islam Warna-Warni: Menyikapi Perbedaan dalam Ber-Islam
* Berpikir Bebas bersama Ahmad Wahib, Siapa Takut?
Dewan Juri
* Budhy Munawar-Rachman
* Ihsan Ali-Fauzi
* Lies Marcoes-Natsir
* Luthfi Assyaukanie
* Maria Hartiningsih
Contact Person:
Achun (0856 9768 5005), Indra (0856 7907 785)

www.paramadina. or.id

Tiga bulan lalu, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat dan harus dibubarkan dari Indonesia, yang merupakan kelanjutan dari fatwa tahuan 1980-an. MUI sendiri adalah salah satu anggota dari Bakor Pakem. Juga tiga bulan lalu, institusi Kejaksaan, dalam hal ini Bakor Pakem, menunda memutuskan tentang keberadaan Ahmadiyah, dengan memberikan kesempatan 3 bulan buat Ahmadiyah untuk bisa menunjukkan bahwa ia tidak sebagaimana difatwakan MUI.

Pada pertengahan April lalu, limit waktu 3 bulan yang diberikan Bakor Pakem sudah habis. Bakor Pakem kemudian memberikan rekomendasi untuk membubarkan Ahmadiyah, dengan alasan 3 bulan waktu yang diberikan kepada Ahmadiyah untuk bisa menunjukkan bahwa ia bukan sebagai kelompok sesat tidak bisa dipenuhi. Sementara, pemerintah, dalam hal ini presiden SBY belum memutuskan keberadaan Ahmadiyah. tetapi pemerintah sedang merumuskann SKB 3 menteri.

maka kami dari Aji Damai (Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai) mempertimbangkan dua hal, yaitu pertama: Ahmadiyah keberadaannya jauh mendahului sebelum Republik Indonesia lahir, maka Ahmadiyah adalah salah satu kelompok yang juga ikut melahirkan Indonesia; Ahmadiyah adalah kelompok yang sampai hari ini tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan di dalam menyelesaikan persoalan, meskipun dihujat di mana-mana; Ahmadiyah memiliki pengikut yang tidak sedikit, tidak kurang dari 2 juta; Ahmadiyah adalah salah satu kelompok di antara banyak kelompok yang membingkai Indonesia, tidak pernah melakukan pemberontakan, dan santun dalam gerakannya.

Kedua, mempertimbangkan: UUD 45 menjamin hak hidup setiap agama dan kepercayaan di dalam pasal 29; berdasarkan UUD 45 pasal 28 E yang memberikan kebebasan warga negara untuk memeluk agam dan beribadat sesuai agamanya dan tidak boleh ada diskriminasi; berdasarkan UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap orang dan kelompok memiliki hak hidup, dan pasal 22 (ayat 2) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut keyakinannya.

Dengan dua pertimbangan itu, kami dari AJI Damai (Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai) menyatakan:

Seruan ini kami rasa penting, untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa bangsa Indonesia ini berdiri di atas dasar UUD 45, ditopang oleh banyak kelompok, dan memiliki heterogentitas yang tinggi, dan karenanya negara yang bernama Republik Indonesia ini tidak boleh didasarkan dengan aturan agama tertentu atau kelompok mayoritas agama tertentu.

Yang mendukung Aji Damai:

DIAN/Interfidei, Jaringan Islam Kampus (JARIK), Rumpun Nusantara, National Integration Movement (NIM) Jogja-Solo-Semarang, Jembatan Persahabatan (JP), Suluh Perdamaian (SP), Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB), Pusham UII, Pusat Studi Islam (PSI) UII, Forum Kebangkitan Jiwa Jogja-Solo-Semarang, Cemara Institute, SOS Desa Taruna, SKTV, Ponpes Guna Mrica, Kevikepan DIY, Jaringan Muda Nasionalis, Forum Nom-noman 0 Kilometer, GMKI, Merti Jogja, SYARIKAT Indonesia, LKiS, Sema-F Ushuluddin, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), BEM-F Dakwah, KBMU UIN Suka, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Gerakan Gender Transformatif (Gerget), Komunitas Warna Kampus UGM, PMII Komisariat UIN, Front Aksi Mahasiswa Jogja, Komunitas Lintas Hening, Persekutuan Gereja se-Indonesia, PMKRI, Forum LSM DIY, Lingkar Muda Nahdlatul Ulama (LMNU), Ponpes Nurul Ummahat Kotagede, Simpul Iman Community (SIM-C) USD-UIN-UKDW, IDEA Jogja, PLIP Mitra Wacana, YPR, RTND, PMII Cab.Sleman, HMI Cab.Yogyakarta, Forum LSM DIY, SP.Kinasih.

Sekretariat: Jl. Kaliurang Km 8. Perum Banteng Baru Jl. Banteng Utama 59 Sinduharjo Sleman Yogyakarta Telp. 0274-880149 atau 081804200729

TEMPO

AJI Damai Tolak Surat Keputusan Bersama Untuk Ahmadiyah

Selasa, 06 Mei 2008 | 19:04 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:

Sebanyak 32 elemen masyarakat, yang menamakan diri Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI DAMAI) melakukan demo. Mereka berjalan dari Terminal Parkir Abu Bakar Ali, hingga Gedung Agung, Jalan Malioboro, Yogyakarta, menolak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama untuk membubarkan Ahmadiyah di Indonesia.

“Kalau SKB diberlakukan, Indonesia malah mundur ke belakang,” kata Muhammad Subkhi Ridho, Koordinator AJI DAMAI, kepada Tempo, Selasa, (6/5). Alasannya, Ahmadiyah sudah eksis jauh sebelum Indonesia diproklamasikan. “Ahmadiyah salah satu kelompok, yang melahirkan RI. Pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya WR Supratman adalah warga Ahmadiyah,” kata Ridho.

Selain itu, Ridho mengatakan, Amadiyah tidak pernah memakai cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan polemik. Dalam catatannya, pengikut Ahmadiyah di Indonesia yang jumlahnya sekitar dua juta, selalu berperilaku santun dalam mengembangkan gerakannya.

Semula, Ridho dan kawan-kawannya akan menemui Sultan Hamengku Buwono ke X, untuk menceritakan keresahan mereka, menyangkut polemik Ahmadiyah. Terlebih di Yogyakarta, Ahmadiyah memiliki pengikut cukup banyak, sekitar 500 orang. “Karena itu kami mendukung Sri Sultan menciptakan kedamaian bagi masyarakat Yogyakarta,” kata Ridho.

Dalam aksi itu, AJI DAMAI meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyelesaikan kasus Ahmadiyah berdasarkan konstiusi negara dan UU HAM. “Pasal 29 jelas mengatakan menjamin kehidupan beragama dan kepercayaan di Indonesia,” ujar Ridho. Mereka juga menyerukan kepada aparat keamanan, menindak tegas para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, seperti kasus pembakaran mesjid di Mataram, Sukabumi, Tasikmalaya.

Aksi sempat tersendat karena hujan lebat. Selain AJI Damai, angkatan anak muda Ahmadiyah juga turut hadir dalam aksi ini. (bernarda rurit)

RADAR JOGJA

Rabu, 07 Mei 2008

ALIANSI JOGJA DAMAI GELAR DEMO; 35 Kiai Ajak Jemaat Ahmadiyah Bertobat 07/05/2008 08:19:49 YOGYA (KR) – Sebanyak 35 kiai pesantren, tokoh ormas Islam dan tokoh masyarakat di Yogya mendukung sikap dan keputusan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem) untuk melarang jemaat Ahmadiyah melakukan aktivitas di wilayah RI. Selain itu mengajak pengikut Jemaat Ahmadiyah untuk bersyahadat lagi, bertobat dan kembali pada ajaran Islam yang sesungguhnya. Pernyataan sikap yang ditandatangani 35 kiai dan tokoh agama di Yogya menyikapi pelarangan jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Pernyataan antara lain ditandatangani KH Zaenal Abidin Munawwir, KHA Warson Munawwir, KHR Muh Najib Abdul Qodir (PP Al-Munawwir Krapyak), KH Nawawi Abdul Azis (PP An-Nuur Ngrukem Bantul), KH Asyhari Abta (Rois Syuriah PWNU DIY), KH Muhadi Zainuddin (PP Aji Mahasiswa Al-Muhsin), KHA Haris Masduki (PP Darul Qur’an wal Irsyad Wonosari, KH Sirojan Muniro (PP Nurul Haramain Sentolo), KH Saiful Mujab, Drs H Aliy As’ad (mantan anggota DPR/MPR) dan lainnya. Sementara itu, Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (Aji Damai) menggelar demo menolak segala bentuk diskriminasi, tindak kekerasan dan pemaksaan atas nama agama, Selasa (6/5). Koordinator Aji Damai, Muhammad Subkhi Ridha menyatakan, putusan Bakor Pakem yang merekomendasikan pembubaran Ahmadiyah menyalahi Konstitusi Negara. Di tempat terpisah, pengurus Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) DIY S Li Yasir menegaskan, hingga saat ini para anggota GAI tidak memiliki persoalan dengan umat Islam lainnya dan dapat hidup harmonis. Sebab, pandangan GAI dengan umat Islam lainnya sama yaitu mengakui Mirza Ghulam Ahmad bukan seorang ‘Nabi’. Bagi GAI (Lahore), Mirza Ghulam Ahmad tak lain dengan ‘mujaddid’ dalam perjalanan pemikiran di dunia Islam. “Sebagai gerakan pembaharuan dalam Islam, Ahmadiyah (Lahore) tidak menyimpang dari Quran Suci dan Sunnah Nabi baik di bidang akidah maupun syariah,” katanya dalam diskusi Ahmadiyah di Pusat Studi Islam UII. Diskusi juga menghadirkan dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Drs Asmuni MA dan anggota Komnas HAM Prof Dr Munir Mulkan. (Fie/*-4/Cdr/ Has)-f UNTUK BERITA DI WEBSITE DETIK.COM KLIK: http://www.detiknew s.com/index. php/detik. read/tahun/ 2008/bulan/ 05/tgl/06/ time/180902/ idnews/935012/ idkanal/10 Selasa, 3 Juni 2008, 15:01 WIB Sejumlah Elemen Jogja Tolak Kekerasan Amin Hamzah – GudegNet Aksi Jogja Indonesia (AJI) Damai dan Masyarakat Pembela Pancasila mendesak Pemerintah DPRD Propinsi Yogyakarta untuk turut mengecam aksi kekerasan yang dilakukan massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan Untuk Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Lapangan Silang Monas Jakarta, Senin (01/06) kemarin.Maulana Patrasyah, koordinator Aksi Jogja Indonesia (AJI) Damai, kepada wartawan, Selasa siang (03/06) mengatakan, aksi brutal FPI terhadap AKKBB telah mencoreng Pancasila yang notabene merupakan dasar Negara Republik Indonesia. “Aksi damai AKKBB untuk memperingati hari lahir Pancasila ke-63, justru disambut dengan kekerasan oleh FPI. Kami menganggap FPI sudah sangat melecehkan Pancasila sebagai dasar negara,” kata Maulana. Maulana juga menambahakan, pihaknya meminta aparat untuk menangkap dan menindak tegas para pelaku kekerasan tersebut, sekaligus aparatur yang ada di belakangnya. “Kami menuntut pemerintah untuk membubarkan segala bentuk organisasi masyarakat yang sudah meresahkan masyarakat dengan menggunakan cara-cara kekerasan,” imbuhnya. Pihaknya juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi dengan kepala dingin dan tidak terpancing dalam aksi brutal yang telah dilakukan organisasi yang menimbulkan perpecahan persatuan Indonesia. Aksi yang berlangsung sekitar 30 menit ini urung mendapat tanggapan dari pihak DPRD Propisi Yogyakarta dikarenakan jajaran DPRD DIY sedang mengadakan kunjungan ke luar kota. http://gudeg.net/news/2008/06/3677/Sejumlah-Elemen-Jogja-Tolak-Kekerasan.html

persiapan bedah film

bedah film mau dimulaidiskusi ria

AJI Damai Tolak Surat Keputusan Bersama Untuk Ahmadiyah

Selasa, 06 Mei 2008 | 19:04 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:

Sebanyak 32 elemen masyarakat, yang menamakan diri Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI DAMAI) melakukan demo. Mereka berjalan dari Terminal Parkir Abu Bakar Ali, hingga Gedung Agung, Jalan Malioboro, Yogyakarta, menolak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama untuk membubarkan Ahmadiyah di Indonesia.

“Kalau SKB diberlakukan, Indonesia malah mundur ke belakang,” kata Muhammad Subkhi Ridho, Koordinator AJI DAMAI, kepada Tempo, Selasa, (6/5). Alasannya, Ahmadiyah sudah eksis jauh sebelum Indonesia diproklamasikan. “Ahmadiyah salah satu kelompok, yang melahirkan RI. Pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya WR Supratman adalah warga Ahmadiyah,” kata Ridho.

Selain itu, Ridho mengatakan, Amadiyah tidak pernah memakai cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan polemik. Dalam catatannya, pengikut Ahmadiyah di Indonesia yang jumlahnya sekitar dua juta, selalu berperilaku santun dalam mengembangkan gerakannya.

Semula, Ridho dan kawan-kawannya akan menemui Sultan Hamengku Buwono ke X, untuk menceritakan keresahan mereka, menyangkut polemik Ahmadiyah. Terlebih di Yogyakarta, Ahmadiyah memiliki pengikut cukup banyak, sekitar 500 orang. “Karena itu kami mendukung Sri Sultan menciptakan kedamaian bagi masyarakat Yogyakarta,” kata Ridho.

Dalam aksi itu, AJI DAMAI meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyelesaikan kasus Ahmadiyah berdasarkan konstiusi negara dan UU HAM. “Pasal 29 jelas mengatakan menjamin kehidupan beragama dan kepercayaan di Indonesia,” ujar Ridho. Mereka juga menyerukan kepada aparat keamanan, menindak tegas para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, seperti kasus pembakaran mesjid di Mataram, Sukabumi, Tasikmalaya.

Aksi sempat tersendat karena hujan lebat. Selain AJI Damai, angkatan anak muda Ahmadiyah juga turut hadir dalam aksi ini. (bernarda rurit)

Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

[Rabu 7 Mei 2008] Demo Tolak Pembubaran Ahmadiyah

JOGJA – Penolakan terhadap pembubaran Ahmadiyah digalang puluhan aktivis dan mahasiswa Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI Damai). Di tengah derasnya hujan yang mengguyur Jogja sore kemarin, mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD DIJ, Jalan Malioboro Jogja.
Dalam demo ini, massa AJI Damai berorasi menolak keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pelarangan Ahmadiyah. Massa AJI Damai juga membentangkan spanduk bertuliskan Stop kekerasan atas nama agama. Sebuah poster Muhammadiyah, NU dan Ahmadiyah Bersaudara juga terlihat di tengah kerumunan massa.
‘’Hujan deras boleh turun. Tapi kami tetap menyuarakan penolakan SKB larangan Ahmadiyah,” kata Koordinator Aksi Subkhi Ridho. Di mata massa AJI Damai, keputusan Bakor Pakem yang merujuk fatwa MUI telah menyalahi konstitusi. Keputusan itu lahir hanya atas desakan sekelompok kecil golongan tertentu saja. Padahal, Ahmadiyah ada di Indonesia jauh hari sebelum proklamasi kemerdekaan.
‘’Keberadaan Ahmadiyah juga dijamin dalam UUD 1945 pasal 29 mengenai kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan,” lanjut Subkhi. Ahmadiyah juga memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, WR Supratman adalah warga Ahmadiyah. “Ahmadiyah juga tidak pernah memakai cara-cara kekerasan dalam bertindak meski dihujat di mana-mana,” bela Subkhi.
Sampai sekarang pengikut Ahmadiyah di Indonesia jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta orang. Selain menolak pembubaran Ahmadiyah, AJI DAMAI juga menuntut Presiden SBY menyelesaikan kasus Ahmadiyah berdasar UUD 1945. Mereka juga mendesak Kejaksaan Agung bertindak menghargai konstitusi dan HAM.
“Kami juga mendukung Sultan Hamengku Buwono X menciptakan kedamaian bagi masyarakat Jogja dan Indonesia,” tulis mereka dalam pernyataan sikapnya. Massa AJI Damai juga menyerukan terwujudnya Bhineka Tunggal Ika secara nyata dalam kehidupan. (kus)